Aceh.wartaglobal.id ll Aceh Tamiang – Kegelisahan Lame – Duck [Pejabat terpilih yang segera berakhir jabatannya] mengejawantahkan, sebab kebijakan yang diambil akan semakin terbatas.
Kondisi Lame – Duck di Aceh Tamiang, pada dasarnya tak perlu ditakuti oleh para pemangku ‘stake holder’, di pemerintahan yang lama, sebab bakal tak terjadi ‘resuffle’ kabinet.
Tetapi yang mengejutkan, tersebar isu Mutasi [Pergantian pemangku Stake Holder] di penghujung transisi pemerintahan.
Beberapa pejabat setingkat kepala dinas di lingkungan pemerintahan Aceh Tamiang gundah gulana, sebab posisinya mulai terusik.
Masa kepemimpinan Pemerintahan Penjabat Bupati Aceh Tamiang. Asra; diperpanjang hingga Februari 2025 mendatang.
Sampai peralihan pemerintahan definitif dilantik, menggantikan pemerintahan Lame – Duck yang sesaat lagi akan berlalu dari raut wajah rakyat Bumi Muda Sedia.
Di ranting pemerintahan Lame – Duck yang sedikit lagi akan patah, ada geliat tatanan pemerintahan yang diusik dan akan tersakiti jika ini terjadi, sengaja di hembuskan.
Pertanyaannya?, pantaskan Lame – Duck menggantikan pejabat setingkat kepala dinas di mutasi [pindah tugaskan] di lingkungan pemerintahan Aceh Tamiang.
Lalu di mana attitude polah seorang pemimpin?, seyogianya legowo malah melakukan konsekuensi yang tak mesti dilakukan.
Padahal untuk menggantikan pemangku jabatan di stake holder harus melalui fit and proper test dan seleksi terbuka (Selter). Itu wajib dilakukan.
Tentu saja jika benar terjadi, dapat diindikasikan karena perilaku egosentries atau egosektoral yang menjadi front perlakuan.
Kesan sugest, sengaja digelindingkan untuk memancing suasana tatanan pemerintahan, yang tak seharusnya ingin dilakukan.
Jika terjadi, apakah pemerintahan Definitif Drs. Armia Fahmi, MH – Ismail, SE.I bisa menerima perlakuan ini?, perlu saya tegaskan kita tidak masuk ke arah policy itu.
Terkait bisa legowo atau tidaknya pemerintahan definitif, seyogianya pemerintahan Lame – Dome yang sesaat lagi berakhir tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pemerintahan definitif.
Ini perlu disampaikan, sebab belum tentu, apa yang akan dilakukan pemerintahan Lame – Duck sesuai keinginan pemerintah yang definitif.
Jika ke arah itu, ini akan memunculkan preseden pemerintahan Lame – Duck kepada pemerintahan yang definitif.
Kohesi secara politik tentu membuncah, karena tidak sesuai dengan ‘asabat’ dan animo yang selama ini masih ‘dingin’. Sebaiknya pemerintah definitif lakukan koordinasi agar resuffle tidak terjadi.
Dan, benarkah; pemerintah Lame – Duck akan melanggar dan menyampingkan etika moral dan attitude untuk memuluskan syahwat mutasi?, biarlah mereka-mereka yang akan menjawabnya. Wallahu’alam Bhisawab.
KALI DIBACA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar