MBG Dirapel, Kantara Tantang Transparansi: Rp20.000 Utuh atau Sekadar Angka?

Aceh Tamiang- Polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di awal pembagian menu MBG Ramadan mencuat di Kabupaten Aceh Tamiang. Direktur LBH Kantara Kabupaten Aceh Tamiang menyoroti mekanisme pembagian MBG yang dirapel untuk tiga hari pada pekan pertama Ramadan, Senin, 23 Februari 2026 di sorot Publik, Kamis, 26/02/2024.

Direktur LBH Kantara Provinsi Aceh, Aji Lingga, SH, menilai sistem rapelan tersebut perlu ditelaah secara rasional dan akuntabel. Menurut dia, bantuan publik tidak cukup berhenti pada niat baik, tetapi harus terukur dalam pelaksanaannya.

“Jika satu menu dihargai Rp10.000 per hari, maka ketika dirapel untuk dua hari totalnya menjadi Rp20.000. Nilai itu harus tercermin dalam jumlah maupun kualitas menu yang diterima. Jangan sampai ada selisih antara angka dan realitas,” ujar Aji, Selasa.

Secara perhitungan anggaran, kata dia, akumulasi nominal semestinya berbanding lurus dengan akumulasi manfaat. Dengan nilai Rp10.000 per hari, maka distribusi untuk dua hari seharusnya setara Rp20.000 per paket.

“Artinya, masyarakat berhak mengetahui apakah nilai tersebut benar-benar hadir secara utuh dalam bentuk makanan yang diterima penerima manfaat,” kata dia.

Seorang sumber Masyarakat  yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, di  kampung alur bemban di Kecamatan karang baru menu untuk dua hari disebutkan didistribusikan sekaligus dalam satu waktu.

Penerima manfaat paket untuk dua hari langsung dibagikan sekaligus. Secara jumlah memang disebut untuk dua hari, tetapi kami berharap kualitas dan kelayakannya tetap terjaga,” ujarnya.

Menurut Aji Lingga, SH distribusi sekaligus, terutama untuk makanan, menuntut jaminan mutu agar tetap layak konsumsi serta memenuhi standar gizi. Ia pun mengajak para  penerima manfaat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.

“Pengawasan bersama bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan tanggung jawab kolektif. Jika ditemukan ketidaksesuaian, silakan dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti,” tegasnya.

Menurut Aji, distribusi sekaligus, terutama untuk makanan, menuntut jaminan mutu agar tetap layak konsumsi serta memenuhi standar gizi. Ia pun mengajak para wali murid dan penerima manfaat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Ia menambahkan, Ramadan yang sarat nilai integritas dan kejujuran semestinya menjadi momentum untuk memastikan tata kelola kebijakan publik berjalan transparan.

Program MBG, lanjut dia, bukan sekadar distribusi pangan, melainkan representasi kehadiran negara dalam menjamin hak dasar generasi muda.

“Persoalannya bukan hanya angka Rp10.000 atau Rp20.000. Yang terpenting, apakah bantuan benar-benar hadir sebagai hak yang utuh atau sekadar angka administratif,” kata Aji.

Sementara itu di sisi lain media aceh.wartaglobal.id mencoba mengkonfirmasi pihak dapur ceklis biru namun tidak memberikan klarifikasi lebih terkait besaran harga satuan per paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang di sajikan oleh pihak dapur tersebut.