Diduga Proyek Siluman Menjadi Sorotan Publik

Aceh.wartaglobal.id ll Aceh Tamiang - proyek fisik di wilayah kecamatan Kejuruan Muda kabupaten Aceh Tamiang diduga tanpa papan nama alias siluman masih di temukan di lapangan, mesti sering di persoalkan publik, akan tetapi tetap saja membandel dengan dibiarkan dan mengabaikan hak publik tentang informasi.selasa,17/09/2024

Dengan demikian pelaksanaan Perpres No 54 Tahun 2010 dan No 70 Tahun 2012 yang mengatur setiap pekerjaan banggunan fisik yang di biayai negara wajib memasang papan nama proyek dan memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomer kontrak, waktu pelaksanaan proyek, kontraktor pelaksanaan serta nilai kontrak dan jangka waktu pekerjaannya tak berlaku di kabupaten Aceh Tamiang.

salah satunya pekerjaan proyek tersebut adalah proyek pengaspalan jalan di Desa Tanjung Genteng kecamatan Kejuruan Muda kabupaten Aceh Tamiang hingga kini, tak ada papan nama proyek fisik yang terlihat.

kejadian ini juga di sorot oleh awak media  ketidak tahu proyek ini anggarannya berapa dan sampai kapan serta di kerjakan siapa, karena tidak ada papan nama nya proyek yang di pasang di lokasi proyek jalan lain, mendadak ada pekerjaan fisik, padahal harus nya proyek di kerjakan secara transparan dan di ketahui oleh masyarakat umum agar masyarakat bisa melakukan pengawasan juga hal ini jelas tidak sesuai dengan undang-undang(UU) No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik”.

terkait dengan investigasi di lapangan berharap kepada APH agar turun untuk mengaudit dan memeriksa semua pekerjaan fisik baik yang sudah selesai dan yang masih berjalan di desa tanjung genteng jika memang terjadi pelanggaran atau dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi maka agar segera di proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Namun awak media tidak tinggal diam mencari kebenaran dan kepunyaan siapa pelaksana di duga proyek Siluman tersebut tanpa membubuhkan papan plank dan mencoba mengkonfirmasi hingga menunggu 7 jam pihak pelaksana tersebut namun sayang nya tidak di tanggapi hingga berita ini menjadi konsumsi publik.

sesuai dengan amanat presiden, sebagai masyarakat dan kontrol sosial hanya bisa melaporkan ketika ada dugaan dan pelanggaran yang terjadi, selebih nya biar penyidik dari APH yang menjalankan tugasnya.

KALI DIBACA