Dugaan Plasma "Siluman" Menuai Sorotan

Aceh Tamiang – Skema Kemitraan Plasma-Inti di perkebunan sawit masih menyimpan banyak permasalahan. Petani kecil yang berada di kebun plasma seakan menjadi ‘tawanan’ dalam sistem tata kelola perusahaan.

Simak infografis berikut bagaimana petani kecil di kebun plasma mengalami permasalahan yang menyebabkan kemiskinan dan siapa saja aktor perbankan yang turut berkontribusi dalam pembiayaan perkebunan sawit yang ‘melestarikan’ kemiskinan petani kecil.

Pola kemitraan sesuai dengan amanat UU No 18 tahun 2004 tentang perkebunan.pada tahun 2017, perusahaan perkebunan inti di wajibkan membangun plasma dengan menyisihkan 20% dengan luas HGU.

Perusahaan setempat harusnya mengingatkan kalangan pengusaha perusahaan - perusahaan 

Agar dapat merealisasikan sebagian HGU untuk di buat program kebun plasma yang digunakan untuk masyarakat.

Berbeda dengan di kabupaten Aceh Tamiang kecamatan Tamiang Hulu desa rongoh Kecamatan Tamiang Hulu, Dilema PT Evan yang dikelabui mentah mentah oleh owner yang membeli, PT SAM (Saudara Adi Megah) tersebut, yang diketahui saat ini, sudah di pecah pecah kepemilikan lahan eks PT SAM tersebut, guna mendapatkan program plasma .

Owner eks PT.SAM yang berjumlah tiga orang, telah memasukan lahan tersebut ke plasma ke PT Evan seluas 159 Ha.

Diduga Lahan tersebut asal mula adalah PT SAM, Bagaimana ini bisa terverifikasi hingga menjadi beberapa sertifikat, guna mendapatkan program plasma dari PT Evan .

Media aceh.wartaglobal.id mengkonfirmasi salah satu warga rongoh yang juga berladang di dekat kawasan kebun eks PT SAM tersebut yaitu SK (53) menyebutkan.

“ Benar itu lahan milik nya Eks PT.SAM bang, tapi saat ini lahan yang berjumlah 159 Ha dibeli oleh Pengusaha , sudah di plasma kan ke PT Evan bang, kita pun tidak paham kok pengusaha numpang hidup di program plasma yang seharusnya program tersebut untuk masyarakat bang,” ungkap nya .

Senada apa yang disebut oleh, Humas PT Evan pada saat awak Mengkonfirmasi nya langsung disebuah Cafe pada tanggal 30 Mei 2025.

“ Benar bang, kalau lahan itu masuk dalam program Plasma PT Evan sebanyak 159 Ha bang, tapi kami sudah melakukan verifikasi dan itu lahan sudah sertifikat seluruh nya bang, “ tegas nya

Regulasi peruntukan program plasma di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa poin penting terkait regulasi tersebut:

Perusahaan perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budidaya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha atau area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% dari luas lahan tersebut.

Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa peraturan yang mengatur tentang program plasma antara lain

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017.

Ketidak Transparansi dalam pengelolaan perkebunan plasma di desa rongoh menjadi perhatian serius di kalangan publik.

Tentang proses pengerjaan dan pengelolan yang di duga milik PT Evan Siluman Perkebunan plasma yang menyeret tiga nama pengusaha di kabupaten Aceh Tamiang.

Publik mendesak adanya Klarifikasi lebih lanjut terkait pengelolaan kebun plasma yang seharusnya kebun plasma ini wajib di kelola oleh masyarakat setempat.

KALI DIBACA