Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Mulai menetapkan Tarif PDAM 0 % Dari Januari dan Februari,

Aceh Tamiang- Tarif ini atas keputusan Bupati Aceh Tamiang Drs.Armia Pahmi, S.H. M.H mulai menetetapkan kebijakan revolusioner pembayaran air minum keringanan untuk masyarakat terdampak bencana Banjir Bandang Kabupaten Aceh Tamiang. Rabu,01/4/2026

0 % Tagihan Pemakaian Air Diterapkan untuk bulan Januari 2026 sampai dengan Februari 2026 dan Diskon 50% untuk bulan Maret 2026 sampai dengan Mei 2026; Pemerintah Menjamin Layanan Air Bersih Tetap Terjangkau Sambil Membangun Kembali Infrastruktur yang Hancur

Karang Baru, 31 Maret 2026 – Dalam langkah strategis dan penuh kepedulian terhadap nasib rakyat, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi telah mengesahkan Keputusan No. 100.3.3.2 / 309 / 2026 yang menghadirkan solusi untuk mengatasi krisis air bersih pasca-bencana hidrometeorologi yang meluluh lantahkan Kabupaten Aceh Tamiang.

ANCAMAN KRISIS INFRASTRUKTUR DITANGKAL DENGAN KEBIJAKAN PROGRESIF

Bencana alam yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Tamiang pada November 2025 telah meninggalkan luka mendalam. Dari delapan unit Instalsi Pengolahan Air setidaknya ada 6 Instalasi Pengolahan Air yang terdampak langsung dari bencana yang terjadi, deperkiran Lebih dari 24.041 unit water meter pelanggan rusak atau hilang. Dengan terebatasan dan kerusakan infrastruktur tersebut PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang terus berupaya terus beroperasi  dan melakukan perbaikan kebocoran tanpa mengenal siang dan sampai saat ini untuk memastikan seluruh pelanggan dapat teraliri air.

di tengah krisis ini, Bupati Armia Pahmi dan Direktur PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang tidak memilih jalan mudah dengan membiarkan pelanggan menanggung beban penuh. Sebaliknya, mereka mengambil keputusan yang BERANI dan PROGRESIF: memberikan keringanan tarif air yang signifikan selama periode pemulihan.

STRATEGI PEMULIHAN BERFASE:

 PERLINDUNGAN MAKSIMAL BAGI RAKYAT

Fase I (Januari - Februari 2026): Pengakuan Atas Keadaan Darurat

Pada dua bulan pertama, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengambil keputusan yang penuh pertimbangan: pelanggan hanya dikenakan Biaya Beban dan Administrasi Pelanggan (BAP) tanpa ada penambahan biaya pemakaian air. Ini bukan sekadar kebijakan—ini adalah pengakuan formal bahwa situasi luar biasa (keadaan kahar) memerlukan respons luar biasa.

Fase II (Maret - Mei 2026): Pemulihan Bertahap dengan Diskon Substansial

Ketika infrastruktur mulai pulih, Pemerintah Kabupaten tidak langsung membebani masyarakat dengan tarif penuh. Sebaliknya, diskon 50% diterapkan untuk pelanggan yang telah menerima aliran air bersih. Biaya hanya dihitung dari 50% rata-rata pemakaian historis (periode September-November 2025), bukan dari pemakaian sebenarnya di tengah kondisi distribusi yang masih tidak normal.

Inilah kebijakan yang menunjukkan KEPEMIMPINAN SEJATI: memahami penderitaan rakyat, mengedepankan kemanusiaan, dan tidak mengorbankan kondisi ekonomi masyarakat yang masih rapuh pasca-bencana.

Diskon sebesar 50% sebagai pertimbangan atas Kondisi ekonomi masyarakat pasca-bencana BELUM pulih sepenuhnya

Dengan sungguh-sungguh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Bupati Armia Pahmi menyerukan kepada seluruh pelanggan PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang:

📢 MARI MANFAATKAN MOMEN KEBIJAKAN INI DENGAN MEMBAYAR TAGIHAN REKENING AIR ANDA TEPAT WAKTU

Mengapa hal ini penting?

Kas PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang sangat terbatas untuk membiayai pemulihan infrastruktur

Setiap rupiah yang dibayarkan pelanggan akan langsung dialokasikan untuk perbaikan sistem penyediaan air bersih. Tanpa partisipasi pelanggan dalam pembayaran, pemulihan akan terhambat.

Pembayaran adalah bentuk solidaritas bersama untuk pemulihan cepat

Dengan membayar tagihan, setiap pelanggan berkontribusi aktif dalam upaya kolektif merekonstruksi infrastruktur air bersih. Ini bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi bentuk TANGGUNG JAWAB SOSIAL.

Pembayaran tepat waktu memastikan keberlanjutan layanan untuk semua

Jika banyak pelanggan yang tidak membayar, sistem air bersih tidak akan sustainable. Pada akhirnya, semua orang akan rugi—termasuk mereka yang tidak membayar.

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS: STANDAR TINGGI PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memahami bahwa kepercayaan harus dibangun melalui transparansi. Oleh karena itu, mekanisme implementasi kebijakan ini dirancang dengan standar tinggi:

Tim Verifikasi Lapangan yang Independen dan Terukur:

Sebelum penerbitan rekening bulan Maret 2026, Tim Verifikasi Lapangan akan melakukan pengecekan fisik ke setiap sambungan rumah pelanggan. Proses ini transparan dan melibatkan konfirmasi langsung dengan pelanggan atau perwakilan mereka, bagi rumah yang berpenghuni atau berada di rumah pada saat petugas melaksanakan verifikasi.

Sosialisasi Masif kepada Masyarakat:

Kebijakan ini akan disosialisasikan ke melalui perangkat gampong, media massa, dan saluran komunikasi lainnya. Tidak ada yang disembunyikan; semua orang akan tahu hak dan kewajiban mereka.

Mekanisme Penanganan Keberatan yang Adil:

Pelanggan yang merasa keberatan atas hasil verifikasi dapat mengajukan keberatan dalam waktu maksimal 14 hari kalender sejak rekening diterbitkan. Verifikasi ulang akan diselesaikan dalam 7 hari kerja. Ini adalah jaminan keadilan bagi semua pihak.