ATCW Memberikan Apresiasi Tentang Langkah-langkah Menciptakan Pemerintahan yang Bersih

Aceh Tamiang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Bupati Aceh Tamiang dan 3 pimpinan DPRK Aceh Tamiang untuk mengikuti rapat koordinasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (05/05/2025). Rapat tersebut bertujuan untuk memperkuat komitmen kepala daerah pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan meningkatkan kerja kepala Daerah.

Bupati Irjen Pol (Purn) Drs.Armia Pahmi dan 3 Pimpinan DPRK yang diundang dalam rapat ini adalah Fadlon, SH, Saiful Bahri, SH, Muhamad Nur, S.E,.

Bupati Aceh Tamiang Irjen Pol (Purn) Drs.Armia Pahmi, M.H, bersama Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon, SH beserta Unsur Pimpinan Saiful Bahri, SH dan Muhammad Nur. SE, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberantasan Korupsi didaerah. Kegiatan dilaksanakan di Aula Bhineka tunggal Ika lantai 16 Gedung Merah Putih KPK RI. 

Kegiatan Gerakan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentunya diawali dengan komitmen Kepala Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, kemudian diikuti dengan pelaksanaan program-program kerja oleh seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait yang mengedepankan prinsip mencegah potensi terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

ATCW memberikan apresiasi tentang lahkah - langkah menciptakan pemerintahan yg bersih Konsolidasi dgn KPK terkait pemerintahan yg bersih.dan penyerahan LHKPN.

Mewujudkan tata kelola yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing," ujarnya, Senin (05/05/2025). "Harapan lainnya ini bisa menjadi sebuah sarana kolaborasi, koordinasi, dan kerja sama antara para kepala daerah dengan KPK," imbuhnya.

Terkait pengelolaan dana dalam kesempatan tersebut, mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola dana dengan merujuk pada kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan , pemerintah daerah seharusnya dapat mengatasi masalah  dengan cara memasukkannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau mencatatnya dalam dokumen anggaran daerah. 

Iya menekankan bahwa dengan pengelolaan yang baik, diharapkan tidak akan terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran. "Dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh pemangku  Stakeholder didaerah masing-masing, harapan berikutnya adalah ini bisa menjadi sebuah sarana kolaborasi, koordinasi, dan kerja sama antara para kepala daerah dengan KPK," pungkasnya.

KALI DIBACA